KBIH Nakal Kerap Jadi Biang

Laporan : Tim Investigasi Fajar

MAKASSAR--Maraknya kasus pembatalan pemberangkatan jemaah haji di Sulawesi Selatan bukan hanya disebabkan biro haji yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) nakal ternyata juga kerap menjadi biang masalah.
Bagaimana tidak, KBIH yang seyogyanya mengurus haji dalam hal ibadah, malah kerap ditemukan lebih dominan bisnisnya.Inilah yang jadi persoalan, sebab sejauh ini, izin KBIH diterbitkan sendiri Departemen Agama.Yang lebih parah lagi, KBIH nakal kerap melakukan praktik ilegal dan mengorbankan jemaah.
Salah seorang mantan ketua keloter 33 yang berangkat 2005 lalu, Ustaz Fatahuddin ditemui di rumahnya membeberkan, saat itu, ada KBIH yang ikut dalam rombongan 9. KBIH yang dia rahasiakan namanya itu mendaftar selaku jemaah.Persoalan kemudian muncul ketika jemaah sudah di Mekah. Jemaah meributkan dam-nya.
"Jemaah protes karena sudah bayar dam tapi tidak menyembelih. Padahal uang dam itu sudah diserahkan ke KBIH di Sudiang. KBIH coba mengarahkan jemaah untuk ifra saja sehingga dam bisa diambil. Ini jelas pembodohan. Makanya saat itu, selaku ketua kloter saya minta uang jemaah dikembalikan," beber Fatahuddin di rumahnya di BTP Blok AE No.537.
KBIH nakal juga memiliki jaringan luas. Bahkan hampir di setiap provinsi. Mereka juga kenal dengan orang-orang Depag. Makanya, untuk pindah pemberangkatan ke provinsi lain, itu bukan hal sulit. Jemaah cukup membayar tambahan uang Rp 10 juta, mereka langsung bisa diberangkatkan.
"Ada satu kasus di sini dulu. Salah seorang jemaah harus antre karena kuota terbatas. Tapi ia tiba-tiba berangkat melalui Gorontalo. Ternyata ia menambah pembayaran Rp 10 juta," bebernya.
Tapi itu cuma beruntung saja. Lihat saja kasus jemaah Wajo di Lampung yang batal berangkat. Itu juga ulah KBIH.
Menurut Fatahuddin yang begitu bersemangat bercerita ke Fajar, keberadaan KBIH ini bisa mengacaukan pengelolaan haji. Apalagi selama ini Depag juga seolah melakukan pembiaran dan malah sebaliknya bekerjasama.
KBIH menurutnya memang mendapat perlakuan istimewa dari Depag. Jika aturan naik haji ulang hanya bisa dilakukan setelah lima tahun, hal itu malah tak berlaku bagi KBIH. Setiap tahun, KBIH bisa naik. Jadi jatah yang seharusnya milik warga yang memang belum pernah naik haji akhirnya hilang. Muncullah antrean-antrean.
"Apalagi jumlahnya banyak sekali. Ini juga rancunya. Kenapa harus ada KBIH yang naik setiap tahun sedangkan sudah ada ketua kloter, ketua rombongan dan ketua regu. Jadinya kan ada dualisme di Mekah. Yang bingung jemaah sendiri," kata Fatahuddin.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi menurut Fatahuddin yakni adanya KBIH yang begitu gampang memberangkatkan jemaah. Mereka membayarkan ONH jemaah dengan hanya meminta sertifikat tanah atau bangunannya. "Yang memang mau sekali naik haji, itulah yang kerap tertipu. Mereka hanya mengejar gelar haji semata," keluh pembimbing haji dari Konsorsium Lailahaillallah Mappanyukki ini.
Bagaimana tanggapan Depag? Kepala Staf Urusan Haji Makassar, Drs H Abdul Wahid SH MH mengatakan, setiap tahunnya, Depag memang mengakomodir KBIH untuk berangkat ke Mekah. Malah kata dia, tahun ini, untuk Makassar, ada sembilan KBIH berangkat.
"Mereka itu memang terdaftar sebagai jemaah. Jumlahnya setiap tahun tidak tetap. Tapi memang tahun ini agak banyak. Itu sesuai porsi masuknya. Kalau porsinya masuk ya berangkat. Kalau tidak biasanya jemaah mereka dimerger ke KBIH lainnya," kata Wahid.
Untuk Makassar, menurut Wahid, ada 21 KBIH. KBIH tersebut antara lain; Al Ikhlas, Masjid Raya, Kodam, Polda, Harapan Mabrur, Darussalam, Annadwa, serta Yayasan Persaudaraan Haji Indonesia.